I Pengertian Hukum
Hukum adalah seperangkat norma
atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk
ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Hukum adalah suatu sistem yang
dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia
dapat terkontrol , hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas
rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin
adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarat berhak
untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum
adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.
Menurut beberapa ahli hukum memiliki beberapa pengertian
diantaranya :
1. Menurut J.C.T
Simorangkir dan Woerjono Satropranoto, Pengertian Hukum ialah peraturan-peraturan yang
bersifat memaksa, dimana menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan
masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.
2. R. Soerso mengatakan Pengertian Hukum merupakan himpunan peraturan yang
dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat
yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa
dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya
3. Pengertian Hukum didasarkan pendapat Abdulkadir
Muhammad yaitu segala
peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap
pelanggarannya.
4. Pengertian Hukum menurut Plato adalah peraturan-peraturan yang
teratur dan tersusun dengan baik yang bersifat mengikat masyarakat dan hakim.
5. Menurut Utrecht, Pengertian Hukum ialah himpunan peraturan (perintah dan
larangan) yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati
oleh masyarakat. Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, larangan dan perintah
yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh
anggota masyarakat. Oleh karenanya pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat
menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa.
II
Tujuan
Hukum
Tujuan Hukum
berasal dari kata tujuan dan hukum yang secara etimologi ‘tujuan’ berarti
‘arahan’. Pengertian tujuan hukum adalah sebuah kepastian hukum dalam
masyarakat dan harus pula bersindikat pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan
dari masyarakat itu. Tujuan dari hukum itu sendiri beraneka ragam berdasarkan
tipe tujuan hukum itu sendiri:
1. Tujuan pokok hukum adalah
menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, membagi hak dan kewajiban antar
perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang serta memelihara kepastian
hukum.
2. Tujuan hukum secara normative adalah
peraturan yang dibuat untuk mengatur hukum secra jelas dan logis.
3. Tujuan hukum positif (UUD 1945)
adalah untuk membentuk suatu pembentukan Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untu7k
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia serta
ikut melaksanakan ketertipan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan social.
Tujuan hokum juga dirumuskan dari berbagai sudut pandang
atau dari 3 (tiga) teori yaitu:
1. Teori Etis
Hukum memiliki tujuan yang suci
memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan bertujuan
semata-mata demi keadilan.
2. Teori Utiliti
Hukum bertujuan untukmenghasilkan kemanfaatan yang
sebesra-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan.
3. Teori Campuran
Tujuan Hukum adalah mengatur tata
tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.
Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan
keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan
kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Selain itu, menjaga dan mencegah
agar tiap orang tidak menjadi hakim atas
dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan
dengan ketentuan yang sedang berlaku.
III Sumber Hukum
Sumber hukum adalah segala
apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat
memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang
tegas dan nyata.
Sumber hukum ini dapat kita
tinjau dari segi material dan segi formal :
1. Sumber hukum material, dapat ditinjau lagi dari berbagai
sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah sosiologi, filsafat dan sebagainya.
2. Sumber sumber hukum formal anatara lain ialah:
a. Undang – undang (statue)
Undang –Undang ialah suatau
peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan
dipelihara oleh penguasa Negara. Menurut BUYS, undang-undang itu mempunyai dua
arti, yakni :
§ Undang dalam arti formal : ialah setiap keputusan pemerintah
yang memerlukan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya undang undang
yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen)
§ Undang undang dalam arti material : ialah setiap keputusan
Pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk)
b. Kebiasaan (custom)
Kebiasaan ialah perbuatan
manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yamg sama. Apabila suatu
kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu
berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan
dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan
demikian tumbuh suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang
sebagai hukum.
c. Kepuusan-keputusan Hakim (Jusiprudentie)
Adapun yang merupakan
Peraturan Pokok yang pertama pada jaman Hidia- Belanda dahulu ialah Algemene
Bepalingen van wetgeping voor Indonesia yang disingkat A.B (Ketentuan-Ketentuan
Umum Tentang Peraturan Perundangan Indonesia)
Dari ketentuan pasal 22 AB
ini dijelaskan, bahwa seorang hakim mempunyai hak untuk membuat peraturan
sendiri dalam menyelesaikan suatu perkara.
d. Traktat (treaty)
Apabila dua orang mengadakan
kata-sepakat (konsesus) tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan
perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak pihak yang bersangkutan
terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu.
Hal ini disebut Pacta Sunt
Servanda yang berarti, bahwa bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang
mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.
e. Pendapat Sejarah Hukum
Pendapat para sarjana hukum
yang ternama juga mempunyai kekuasaan atau pengaruh dalam pengambilan keputusan
hakim. Dalam Juriprudensi terlihat bahwa hukum sering berpegang pada pendapat
seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu
pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang akan menjadi keputusannya
IV
Pengertian Norma
atau Kaidah
Pengertian norma atau kaidah norma adalah petunjuk
hidup,yaitu petunjuk bagaimana kita berbuat, bertingkah laku didalam
masyarakat. dengan demikian norma atau kaidah tersebut berisi perintah atau
larangan,setiap orang hendaknya menaati norma atau kaidah itu agar dapat hidup
tenteram dan damai. Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah
itu bermacam-macam, tetapi tetap sebagai satu kesatuan. karena kaidah itu
berisi perintah atau larangan maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan
petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat yang memaksa yang merupakan ciri norma
hukum.
Hakikat Kaidah
Didalam masyarakat terdapat berbagai macam kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan aman,tenteram dan damai diperlukan satu tata. tata yang berwujud aturan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya.
Hakikat Kaidah
Didalam masyarakat terdapat berbagai macam kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan aman,tenteram dan damai diperlukan satu tata. tata yang berwujud aturan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya.
Menurut sifatnya kaidah hukum terbagi 2, yaitu :
1.
Hukum yang
imperatif, maksudnya kaidah hukum itu
bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa.
2.
hukum yang fakultatif maksudnya ialah hukum itu tidak secara
a priori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap.
Ada 4 macam norma, yaitu :
- Norma Agama adalah peraturan hidup yang berisi
pengertian-pengertian, perintah-perintah, larangan-larangan dan
anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan yang merupakan tuntunan hidup ke
arah atau jalan yang benar.
- Norma Kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai
suara hati. Peraturan ini berisi suara batin yang diakui oleh sebagian
orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.
- Norma Kesopanan adalah peraturan hidup yang muncul dari hubungan
sosial antar individu. Tiap golongan masyarakat tertentu dapat menetapkan
peraturan tertentu mengenai kesopanan.
- Norma Hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diakui oleh
negara dan harus dilaksanakan di tiap-tiap daerah dalam negara tersebut.
Dapat diartikan bahwa norma hukum ini mengikat tiap warganegara dalam
wilayah negara tersebut.
V Ekonomi dan Hukum Ekonomi
Menurt KBBI, Ekonomi adalah (1) ilmu
mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta
kekayaan (spt hal keuangan, perindstrian, dan perdagangan); (2) pemanfaatan
uang, tenaga, waktu dsb yg berharga; (3) tata kehidupan perekonomian (suatu
negara); (4)cak urusan keuangan rumah tangga (organisasi,negara).
Hukum ekonomi adalah hubungan
sebab-akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling terhubung satu dengan
yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di masyarakat. Hukum ekonomi
terbagi menjadi 2, yakni :
Hukum Ekonomi Pembangunan
Merupakan seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai
cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (misal hukum
perusahaan dan hukum penanaman modal) .
Hukum Ekonomi Sosial
Merupakan seluruh peraturandan
pemikiran hukum mnengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara
adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia (misalnya hukum perburuhan dan
hukum perumahan).
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar