Senin, 16 Maret 2015

AKUNTANSI KOMPARATIF

Beberapa Pengamatan Tentang Standar dan Praktik Akuntansi
Standar akuntansi merupakan regulasi atau peraturan yang mengatur pengolahan laporan keuangan. Susunan standar merupakan proses perumusan standar akuntansi. Jadi, standar akuntansi merupakan hasil dari susunan standar. Namun, praktik yang sebenarnya bisa saja menyimpang dari apa yang diharuskan standar. Sedikitnya ada tiga alasan untuk hal ini. Pertama, di banyak negara hukuman untuk kegagalan dengan pernyataan akuntansi resmi sudah dianggap lemah atau tidak efektif. Perusahaan tidak selalu mengikuti standar-standar yang ada jika tidak dipaksa. Kedua, perusahaan bisa dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi daripada yang diharuskan. Ketiga, beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk keluar dari jalur standar akuntansi jika hal tersebut bisa menggambarkan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan dengan bekerja dalam sebuah negara, harus memperhatikan proses penyusunan standar akuntansi, standar akuntansi yang menjadi hasilnya, dan praktik aktualnya. Audit menambahkan kredibilitas pada laporan keuangan.
Susunan standar akuntansi biasanya menggabungkan kombinasi dari kelompok sektor umum dan sektor swasta. Sektor swasta meliputi profesi akuntansi seperti pengguna dan penyususn laporan keuangan dan pegawai. Sektor umum bertanggung jawab atas hukum komersial, dan komisi keamanan. Pasar saham biasa bergantung pada negaranya. Peran dan pengaruh kelompok-kelompok ini dalam menyusun standar akuntansi berbeda di setiap negara. Perbedaan ini membantu menjelaskan kenapa setiap standar berbeda di seluruh dunia.
Hubungan antara standar akuntansi dan praktik akuntansi sangat rumit, dan tidak selalu bergerak dalam gerakan satu arah. Dalam beberapa kasus, praktik diambil dari standar; di kasus lain, standar diambil dari praktik. Praktik bisa dipengaruhi oleh tekana pasar, seperti tekanan-tekanan yang berhubungan dengan persaingan pendapatan dalam pasar modal. Perusahaan-perusahaan yang bersaing bisa begitu saja memberikan informasi di luar apa yang diharuskan sebagai tanggapan terhadap permintaan informasi oleh investor dan yang lainnya. Jika permintaan akan informasi tersebut cukup kuat, standar bisa diubah untuk menutup informasi yang awalnya bersifat sukarela.
Akuntansi atas kewajaran penyajian biasanya dihubungkan dengan negara hukum berevolusi, sedangkan akuntansi pemenuhan legal biasanya ditemukan dalam negara hukum berkode. Perbedaan ini berlaku dalam susunan standar, yang dalam sektor swasta cukup berpengaruh dalam kewajaran penyajian di negara hukum berevolusi, sedangkan sektor publik relatif lebih berpengaruh pada pemenuhan legal di negara hukum berkode. Audit menyejajarkan sistem hukum dan peran serta tujuan pelaporan keuangan. Profesi audit cenderung lebih disesuaikan sendiri dalam negara-negara kewajaran penyajian, khususnya di negara-negara yang dipengaruhi oleh Inggris. Auditor juga menggunakan lebih banyak penilaian ketika tujuan auditnya adalah untuk membuktikan pada kewajaran penyajian dari laporan keuangan. Sebaliknya, dalam negara-negara hukum kode (code law), tujuan utama audit adalah untuk memastikan bahwa catatan dan laporan keuangan sesuai dengan persyaratan hukum.
IFRS dalam Uni Eropa
Kecenderungan dalam laporan keuangan menghadap ke arah kewajaran penyajian, setidaknya bagi laporan keuangan gabungan. Kecenderungan ini sangat benar dalam Uni Eropa. Pada tahun 2002, Uni Eropa menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengharuskan semua perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dimulai pada tahun 2005. Negara-negara anggota dibebaskan untuk memperluas persyaratan ini bagi semua perusahaan, bukan hanya perusahaan yang terdaftar, termasuk laporan keuangan perusahaan pribadi.
Untuk memahami akuntansi di Eropa, seseorang harus bisa memahami IFRS dan persyaratan akuntansi setempat. Banyak perusahaan akan memilih untuk mengikuti persyaratan setempat di perusahaan-perusahaan dimana IFRS digunakan. Sebagai contoh perusahaan tersebut bisa saja menganggap IFRS tidak sesuai atau terlalu rumit untuk kebutuhan mereka.
1.      Laporan Keuangan
Laporan Keuangan IFRS terdiri atas neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas (atau laporan laba rugi dan pengeluaran yang diakui), dan catatan penjelasan. Ungkapan catatan harus mencakup:
·         Kebijakan akuntansi yang diikuti
·         Penilaian yang dibuat oleh manajemendalam menerapkan kebijakan akuntansi yang penting
·         Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber-sumber penting tentang ketidakpastian estimasi
Informasi komparatif hanya dibutuhkan untuk periode terdahulu. Tidak ada persyaratan IFRS untuk membuat laporan keuangan entitas perusahaan induk sebagai tambahan bagi laporan keuangan gabungan. Persyatratan IFRS juga tidak ada untuk menghasilkan laporan keuangan sementara. Penggabungan didasarkan pada kontrol, yang merupakan kekuatan untuk mengatur kegiatan keuangan dan operasi entitas lain: Secara umum, semua cabang harus digabungkan bahkan jika kontrolnya bersifat sementara atau cabang beroperasi di bawah pembatasan transfer-dana jangka panjang yang ketat. Kewajaran penyajian diperlukan. IFRS bisa dikesampingkan hanya dalam keadaa yang sangat jarang untuk mencapai kewajaran penyajian. Ketika IFRS dikesampingkan, pengaruh alam, pertimbangan, dan keuangan awal dari IFRS harus diungkapkan.
2.      Patokan Akuntansi
Dalam IFRS, semua kombinasi bisnis dianggap pembelanjaan. Goodwill merupakan perbedaan antara harga pasar dari pertimbangan yang ada dan harga pasar dari aset cabang, kewajiban, dan kewajiban bersyarat. Goodwill diuji setiap tahun untuk memeriksa penurunan nilainya. Goodwillyang negatif harus segera diakui dalam pendapatan. Entitas-entitas yang dikontrol bersama-sama bisa dibukukan, baik untuk gabungan yang proporsional (lebih dipilih) atau metode ekuitas. Sebuah asosiasi merupakan sebuah entitas dimana penanam modal memiliki pengaruh yang signifikan, tapi bukan sebuah cabang atau usaha patungan. Pengaruh yang signifikan merupakan kekuatan untuk ikut serta dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional perusahaan tempat modal tersbut ditanamkan, tapi bukan untuk mengendalikan kebijakan tersebut. Hal ini dianggap ada ketika penanam modal memegang sedikitnya 20% saham perusahaan dan tidak akan ada jika hanya memegang kurang dari 20%; anggapan ini bisa dibantah jika ada bukti penyimpangan yang jelas.
Translasi laporan keuangan dari operasi asing didasarkan pada konsep mata uang fungsional. Mata uang fungsional merupakan lingkungan ekonomi utama di mana entitas asing tersbut beroperasi. Mata uang tersebut bisa berupa mata uang yang sama digunakan oleh perusahaan induk untuk menyusun laporan keuangannya atau mata uang yang berbeda, mata uang asing. (a) jika entitas asing memiliki mata uang fungsional yang berbeda dari mata uang dalam laporan perusahaan induk maka laporan keuangannya ditranslasikan dengan menggunakan metode tarif yang ada dengan penyesuaian hasil translasi yang dicakup dalam ekuitas pemegang saham. (Dalam metode tarif setempat, aset dan pertanggungjawaban ditranslasikan pada tingkat bursa akhir tahun, atau tahun tersebut; pendapatan dan pembelanjaan ditranslasikan pada tingkat transaksi [atau, dalam praktiknya tingkat rata-rata]). (b) Jika entitas asing memiliki mata uang fungsional yang sama dengan mata uang laporan perusahaan induk, laporan keuangan ditranslasikan sebagai berikut:
·         Tingkat akhir tahun untuk artikel moneter
·         Tingkat bunga didasarkan tanggal transaksi untuk artikel non-moneter yang diterima pada nilai perolehan
·         Tingkat bursa berdasarkan tanggal penilaian untuk artikel non-moneter yang diterima pada nilai wajar
Penyesuaian translasi dimasukkan dalam pendapatan periode yang sedang berjalan, (c) Jika entitas asing memiliki mata uang fungsional dari sebuah ekonomi dengan inflasi yang sangat tinggi, laporan keuangannya pertama kali diulangi untuk efek inflasi, selanjutnya ditranslasikan dengan menggunakan metode tarif yang telah dijelaskan sebelumnya.
Aset dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar. Jika metode harga pasar yang digunakan,revaluasi (penilaian kembali aset tetap) harus digunakan secara teratur dan semua barang dari kelas tertentu harus dinilai kembali. Peningkatan nilai revaluasi dikreditkan ke ekuitas (mengurangi ekuitas). Depresiasi dibebankan secara sistematis atas unsur penggunaan aset, menggambarkan pola pemakaian manfaat. Biaya riset dibebankan ke akun beban pada saat dikeluarkan, Biaya pengembangan dikapitalisasi setelah kelayakan teknis dan komersial dari produk atau jasa telah ditentukan. Persediaan dinilai pada biaya terendah atau nilai keuntungan yang bisa dicapai. FIFO dan beban rata-rata merupakan dasar biaya yang sesuai menurut IFRS, tapi LIFO tidak.
Pinjaman keuangan dikapitalisasi dan diamortisasi, sementara pinjaman operasional dibebankan pada dasar yang sistematis, biasanya membayar utang pinjaman pada dasar garis lurus. Biaya untuk memberikan keuntungan bagi pegawai diakui dalam periode di mana keuntungan didapatkan oleh pegawai bukan ketika keuntungan dibayarkan kepada pegawai. Provisi tersebut diakui ketika sebuah kejadian yang telah lalu menciptakan sebuah kewajiban hukum atau konstruktif, ada kemungkinan aliran sumber daya, dan jumlah kewajiban yang bisa diperkirakan. Kewajiban bersyarat merupakan sebuah kewajiban yang mungkin, sebuah kewajiban yang mungkin tidak memerlukan aliran sumber daya, atau sebuah kewajiban yang tidak bisa diperkirakan. Kewajiban bersyarat tersebut diakui sebagai utang, tapi tetap diungkapkan dalam catatan. Aset-aset bersyarat juga tidak diakui. Pajak-pajak yang ditangguhkan dibayar penuh, menggunakan metode kewajiban, untuk selisih sementara antara jumlah aset atau utang dan dasar pajaknya. Aset pajak tangguhan dan utang harus dihitung berdasarkan tingkat pajak yang diharapkan berlaku ketika aset tersebut didapatkan atau utang dilunasi. Pajak dan utang tersebut tidak mendapatkan potongan.
SISTEM KEUANGAN LIMA NEGARA
1.      Prancis
Prancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional didunia. Kementrian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General resmi yang pertama pada September 1947. Plant Comptable General berisi :
a)      Tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan
b)      Definisi aktiva, kewajiban, ekuitas, pemegang saham, pendapatan, dan beban
c)      Aturan pengakuan dan penilaian
d)       Daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya
e)       Contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya
Penggunaan wajib daftar akun yang seragam secara nasionall tidak membebani kalangan usaha Prancis karena kode akuntansi tersebut diterima secara luas dalam praktik. Akuntansi di Prancis sangat terkait dengan kode sehingga sangat mungkin untuk melewatkan kenyataan bahwa legislasi hukum komersial dan hukum pajak sebenarnya menentukan banyak praktik akuntansi dan pelaporan keuangan di Prancis.
Dasar utama untuk regulasi akuntansi di Prancis adalah Undang-undang Akuntansi 1983 dan Dekrit Akuntansi 1983, yang menjadikan Plan Comptable General suatu kewajiban bagi semua perusahaan. Kedua dokumen tersebut menjadi bagian dari Code de Commerce.

            Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
            Ada lima organisasi besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Prancis :
a.       Counseil National de la Comptabilite, atau CNC (Badan Akuntansi Nasional)
b.       Comite de la Reglementation Comptable, atau CRC (KOmite Regulasi Akuntansi)
c.       Autorite des Marches Financiers, atau AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
d.        Ordre des Experts-Comptable, atau OEC (Institute Akuntan Publik)
e.        Compagnie National des Commissaires aux Comptes, atau CNCC (Institute Nasional Undang-undang Auditor
Karena didorong oleh kebutuhan akan media lembaga otoritas pengatur standar akuntansi yang lebih fleksiel dan lebih cepat, CRC didirikan pada tahun 1998. CRC mengubah aturan dan rekomendasi CNC menjadi aturan yang mengikat.
Perusahaan-perusahaan Prancis secara tradisional kurang bergantung pada pasar modal daripada sumber-sumber pendanaan lainnya.

Laporan Keuangan
Perusahaan di Prancis harus melaporkan hal-hal berikut :
a.       Neraca
b.        Laporan laba rugi
c.        Catatan atas laporan keuangan
d.       Laporan direktur
e.       Laporan auditor
Keuangan dari semua perusahaan dan perusahaan kewajiban terbatas lainnya di atas ukuran tertentu harus diaudit. Perusahaan-perusahaan besar juga harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencegahan kebangkrutan bisnis dan sebuah laporan nasional, yang keduanya merupakan ciri khas Prancis.
Untuk memberikam tinjauan yang baik dan benar, laporan keuangan harus disiapkan sesuai dengan legislasi dan dengan keyakinan yang baik. Fitur signifikan dalam laporan keuangan Prancis adalah persyaratan untuk penulisan catatan kaki yang ekstensif dan rinci, termasuk hal-hal berikut :
a.       Penjelasan pengukuran aturan yang digunakan (misalnya kebijakan akuntansi)
b.       Perlakuan akuntansi untuk barang dengan mata uang asing
c.        Laporan perubahan dalam asset tetap dan depresinya
d.        Rincian provisi
e.        Rincian setiap revaluasi
f.        Laporan utang dan piutang menurut waktunya
g.       Daftar anak perusahaan dan pembagian saham
h.        Jumlah tanggungan pensiun dan kepentingan pengunduran diri lainnya
i.          Rincian pengaruh pajak pada laporan keuangan
j.          Jumlah rata-rata karyawan yang diurutkan menurut kategorinya
k.        Analisis perputaran menurut aktivitas dan secara geografis
 Laporan direktur mencakup sebuah tinjauan tentang aktivitas perusahaan selama satu tahun, prospek masa depan perusahaan, kejadian penting pasca-disusunnya neraca, aktivitas riset dan pengembangan, dan sebuah ringkasan tentang hasil perusahaan selama lima tahun terakhir. Laporan keuanagan dari perusahaan komersil harus diaudit, kecuali untuk perusahaan kecil, kewajiban terbatas, dan kemitraan.
Perusahaan-perusahaan yang terdaftar harus memberikan laporan sementara per enam bulan dan dimulai pada tahun 2003, hasil dari kegiatan lingkungan mereka. Di antara hal yang lain, harus ada informasi yang diberikan untuk :
a.       Pemakaian air, bahan baku, dan energy, dan tindakan yang diambil untuk meningkatkan efesiensi energy
b.       Aktivitas untuk mengurangi polusi di udara, air, atau tanah, termasuk polusi suara, dan biayanya
c.        Jumlah penyisihan untuk risiko terkait lingkungan

Undang-undang Prancis juga berisi ketentuan yang ditujukan untuk mencegah kebangkrutan. Pemikirannya adalah bahwa perusahaan yang memiliki pemahaman yang baik tentang masalah keuangan internal mereka dan mempersiapkan pyoyeksi yang aman bisa menghindari masalah keuangan dengan lebih baik. Maka, perusahaan-perusahaan yang lebih besar mempersiapkan 4 dokumen: laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan atau laporan arus kas, laporan estimasi laba rugi, dan sebuah rencana bisnis. Dokumen-dokumen ini tidak diaudit, tapi hanya diperiksa oleh auditor. Dokumen-dokumen tersebut hanya dikirimkan kepada dewan direktur dan perwakilan pegawai. Jadi, informasi ini dirancang sebagai sebuah sinyal peringatan awal internal untuk manajemen dan pekerja.

            Pengukuran Akuntansi

Perusahaan-perusahaan Prancis yang terdaftar mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dan perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar juga mempunyai pilihan ini. Namun, semua perusahaan Prancis harus mengikuti regulasi tetap dari ketentuan pada tingkat perusahaan pribadi. Akuntansi untuk perusahaan pribadi merupakan dasar hokum untuk membagikan deviden dan menghiting penghasilan wajib pajak.
Asset-asset berwujud biasanya dihiting berdasarkan nilai perolehan. Walaupun revaluasi diperbolehkan , tetap dikenakan pajak sehingga jarang ditemukan dalam prakteknya. Asset-asset didepresiasikan menurut ketentuan pajak, biasanya dengan menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Persediaan harus dihitung pada nilai terendah atau nilai yang dapat dicapai dengan menggunakan metode first in, first out (FIFO) atau metode rata-rata tertimbang.
 Biaya riset dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya, tapi bisa dikapitalisasi dalam keadaan-keadaan tertentu. Jika dikapitalisasi, biaya riset dan pengembangan harus diamortisasi kurang dari lima tahun. Asset-asset yang dipinjamkan tidak dikapitalisasi, dan biaya sewa dibebankan. Kepentingan pensiun dan pengunduran diri biasanya dibebankan ketika dibayarkan, dan tanggungan masa depan jarang diakui sebagai hutang. Adanya hubungan antara catatan parusahaan dan pajak penghasilan, perusahaan tidak menghitung pajak yang ditangguhkan dalam laporan keuangan pribadi. Simpanan wajib harus diadakan dengan perhitungan 5% dari penghasilan per tahun hingga simpanannya sesuai dengan 10% modal awal.
 Dengan adanya pengecualian, antara Prancis mengenai laporan keuangan gabungan yang mengikuti pendekatan isi pokok laporan kewajaran penyajian daripada bentuknya. Dua pengecualian tersebut yaitu bahwa utang untuk kepentingan pasca-pekerjaan tidak harus diakui dan pinjaman keuangan tidak perlu dikapitalisasi. Pajak-pajak yang ditangguhkan dihitung menggunakan metode kewajiban, dan dipotong ketika pembalikan perbedaan waktu bisa diperkirakan. Metode pembelian biasanya digunakan untuk menghitung kombinasi bisnis. Goodwill biasanya dikapitalisasi dan diamortisasi ke dalam pendapatan, tapi tidak ada jangka waktu tertentu periode amortisasi yang spesifik.

            2. Jerman
            Iklim akuntansi Jerman terus berubah semenjak akhir Perang Dunia II. Pada masa itu, akuntansi dunia usaha menitikberatkan pada daftar akun nasional dan per bagian usaha. Hukun Komersial pada secara khusus menuntut adanya berbagai prisnip tata buku yang teratur dan audit secara independen hampir tidak tersisa setelah perang usai
            Dalam sebuah kejadian besar, Hukum Perusahaan tahun 1965 mengganti sistem laporan keuangan Jerman kearah pemikiran Inggris-Amerika (tapi hanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar).
            Ada dua undang-undang baru yang dikeluarkan pada tahun 1998. Undang-undang yang pertama menambahkan sebuah paragraph baru dalam buku ketiga Hukum Komersial Jerman yang memungkinkan perusahaan yang mengeluarkan saham atau utang pada pasar modal untuk menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam laporan keuangan konsolidasi-nya. Undang-undang yang kedua memungkinkan adanya pendirian perusahaan sektor swasta untuk menetapkan standar akuntansi bagi laporan keuangan konsolidasi.
            Hukum perpajakan juga sangat menentukan akuntansi komersial. Prinsip penentuan menyatakan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan oleh apa yang tercatat dalam catatan keuangan perusahaan.
            Karakteristik dasar ketiga dari akuntansi Jerman adalah, ketergantungannya pada anggaran dasar dan keputusan pengadilan. 

Ragulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
            Undang-undang tahun 1998 tentang kendali dan transparansi memperkanalkan persyaratan bagi Kementerian Kehakiman untuk mengakui badan swasta yang menetapkan standar nasional untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut:
a)      Mengembangkan rekomendasi untuk penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi.
b)      Memberikan nasihat pada Kementerian Kehakiman mengenai legislasi akuntansi yang baru.
c)      Mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi internasional seperti IASB.
            German Accounting Standards Committee (GASC), didirikan tidak lama sesudahnya, dan selanjutnya diresmikan oleh Kementrian Kehakiman sebagai otoritas penyusun standar Jerman
            GASC mengawasi German Accounting Standards Board (GASB), yang melakukan pekerjaan teknis dan mengeluarkan standar akuntansi. GASB berisi tujuh orang ahli audit, analisis keuangan, akademik, dan industri.
            Sistem penyusunan standar akuntansi Jerman secara umum sama dengan sitem yang digunakan di Inggris dan Amerika Serikat.

Laporan Keuangan
            Undang- undang Akuntansi 1985 menetapkan isi dan format laporan keuangan, yang mencakup hal-hal berikut:
a)      Neraca
b)      Laporan laba rugi
c)      Catatan atas Laporan Keuangan
d)      Laporan manajemen
e)      Laporan auditor
            Ciri utama sistem pelaporan keuangan di Jerman adalah laporan secara pribadi oleh auditor kepada dewan direktur pengelola perusahaan dan dewan pengawas perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi wajib dibuat oleh perusahaan yang berada di bawah satu manajemen dan dengan penguasaan atas mayoritas hak suara, pengaruh dominan melalui kontrak pengendalian aktiva, atau hak untuk mengangkat atau memberhentikan mayoritas dewan direksi.

Pengukuran Akuntansi
            Berdasarkan Hukum Komersial (HGB), metode pembelian (akusisi) merupakan metode konsolidasi yang utama, meskipun penyatuan kepemilikan juga dapat diterapkan dalam kondisi yang terbatas. Dua metode pembelian yang diizinkan adalah metode nilai buku dan metode revaluasi.
            GAS lebih ketat dari pada HGB dalam laporan keuangan konsolidasi. Berdasarkan GAS 4, metode revaluasi harus digunakan, dimana aktiva dan kewajiban yang didapatkan dalam sebuah penggabungan usaha harus direvaluasi menjadi nilai wajar dan kelebihan yang tersisa dialokasikan menjadi goodwill.
            Biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud. Persediaan dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar; FIFO dan metode rata-rata merupakan metode yang digunakan untuk menentukan biaya.
            Biaya riset dan pengembangan dibebankan saat terjadinya. Pinjaman dana biasanya tidak dikapitalisasi, tapi kewajiban pension diakui berdasarkan penentuan nilai tafsiran yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.
            Provisi sebagai estimasi beban atau kerugian masa depan sangat digunakan. Provisi harus disusun untuk beban perawatan yang ditangguhkan, jaminan produk, kerugian potensial akibat transaksi yang ditangguhkan, dan kewajiban tidak pasti lainnya.

3. Jepang
            Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya gabungan dari pengaruh domestik dan internasional. Dua badan pemerintahan yang terpisah memiliki tanggung jawab atas regulasi dan hukum pajak penghasilan perusahaan Jepang.
            Setelah krisis keuangan yang berdampak pada perekonomian Jepang suatu perubahan besar dalam akuntansi diumumkan pada akhir tahun 1990-an menjadi lebih trasparan dan mendekati standar internasional

Regulasi dan Pelakasanaan Akuntansi
            Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi Jepang. Regulasi akuntansi berdasarkan pada tiga undang-undang: Hukun Komersial, UU Pasar Modal dan UU Pajak Penghasilan Perusahaan. Ketiga badan hukum tesebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Praktisi terkemuka Jepang menggambarkan hal tersebut sebagai “sistem hukum segitiga”.

Laporan Keuangan
            Perusahaan yang bergabung dibawah undang-undang perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat para pemegang saham, yaitu isinya antara lain:
a)      Neraca
b)      Laporan laba rugi
c)      Laporan usaha
d)      Proposal atas Penentuan Penggunaan Laba Ditahan
e)      Skedul Pendukung

Pengukuran Akuntansi
            Undang-undang konsolidasi mengharuskan perusahaan besar untuk mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi. Sebagai tambahan, perusahaan yang terdaftar harus mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi sesuai SEL.
            Persediaan dapat dinilai berdasarkan biaya perolehan atau mana yang lebih rendah antara biaya atau harga pasar. Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan oada saat terjadinya.
            Kebanyakan praktik akuntansi yang sebelumnya dijelaskan dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari Perubahan Besar dalam Akuntansi.

4. Belanda
            Akuntansi belanda memberikan beberapa paradox yang menarik. Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan keuangan yang cukup bebas disertai standar praktik professional yang sangat tinggi. Belanda merupakan sebuah Negara hukum, namun akuntansinya diorientasikan kearah keawajaran penyajian. Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas yang terpisah. Lebih lanjut lagi, orientasi kewajaran dikembangkan tanpa adanya pengaruh kuat dari bursa saham.
            Akuntansi Belanda dianggap sebagai sebuah cabang ekonomi bisnis. Akibatnya, banyak pemikirn ekonomi yang dicurahkan untuk topik-topik akuntansi dan khususnya pada pengukuran akuntansi.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
            Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga digantikan Undang-undang Laporan Keuangan Tahunan pada tahun 1970. Di antara provisi utama UU tersebut adalah sebagai berikut:
a)    Laporan keuangan harus menunjukan gambaran yang wajar dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut, dan semua pos didalamnya harus dikelompokan dan dijelaskan dengan tepat.
b)      Laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik usaha yang baik.
c)   Dasar-dasar untuk penulisan asset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan.
d)   Laporan keuangan harus disusun pada dasar yang konsisten, dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi harus diungkapkan dengan tepat.
e)    Informasi keuangan untuk perioade terdahulu harus diuangkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya.
            Undang-undang tahun 1970 memperkenalkan audit wajib.
            Dutch Accounting Standarts Board (DASB) mengeluarkan pedoman pada prinsip prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Dewan ini diisi oleh anggota-angggota dari tiga kelompok yang berbeda, yaitu:
a)      Penyusun laporan keuangan (perusahaan)
b)      Pengguna Laporan keuangan (perwakilan serikat buruh dan analis keuangan)
c)      Auditor laporan keuangan (NivRA)

Laporan Keuangan
            Kualitas laporan keuangan Belanda sangat tinggi. Laporan keuangan yang menurut undang-undang harus berbahasa Belanda, tapi bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman juga diperbolehkan, laporan keuangan meliputi hal-hal berikut:
a)      Neraca
b)      Laporan laba rugi
c)      Catatan
d)      Laporan direksi
e)      Informasi lain yang direkomendasikan
            Laporan keuangan tahunan dapat dipresentasikan pada dasar perusahaan induk ataupun konsolidasi.

Pengukuran Akuntansi
            Walaupun metode penggabungan usaha diperbolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu, metode ini jarang digunakan di Belanda. Metode pembelian merupakan praktik yang umum. 
            Fleksibilitas Belanda terhadap pengukuran akuntansi dapat terlihat dengan diperbolehkannya penggunaan nilai kini untuk aktiva berwujud seperti persediaan  dan depresiasi.
            Ketika harga perolehan digunakan untuk persediaan, hal ini biasanya ditentukan dengan metode FIFO, LIFO, atau metode rata-rata untuk dicari biaya terendah.

5. Inggris
            Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal, secara pragmatis merespons terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Seiring waktu, secara berturut-turut undang-undang perusahaan menambahkan susunan dan persyaratan lainya, tapi masih memperbolehkan fleksibilitas akuntan dalam penerapan nilai professional. Sejak tahun 1970-an, sumber paling penting untuk pengembangan dalam undang-undang perusahaan adalah EU Directives, terutama Fourth dan Seventh Directive.Pada saat yang sama, standar akuntansi dan proses penyusunan standar telah menjadi lebih otoritatif.
            Warisan akuntansi Inggris pada dunia sangatlah mendasar. Inggris merupakan Negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah profesi akuntansi seperti yang kita kenal saat ini.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
            Dua sumber utama untuk standar akuntansi keuangan di Kerajaan Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Kegiatan perusahaan – perusahaan yang tergabung di Kerajaan Inggris secara luas diatur oleh undang-undang yang disebut undang-undang perusahaan. Undang-undang tersebut telah diperbarui, diperluas, dan digabungkan selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, pada tahun 1991 EU Directive diimplementasikan, menambahkan aturan hukum yang menyangkut ketentuan format, prinsip akuntansi, dan akuntansi dasar. Perusahaan -perusahaan boleh memilih dar format neraca alternative dan empat format akun laba dan rugi. Undang-undang tahun 1981 juga menetapkan 5 prinsip akuntansi dasar:
a)      Pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual
b)      Aset dan Kewajiban individu dalam setiap golongan asset dan kewajiban dihitung secara terpisah
c)      Prinsip konservatisme (kehati-hatian) diterapan, khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan.
d)      Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ke tahun.
e)      Prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang seang dihitun.
           
            Undang-undang tersebut berisi aturan valuasi yang luas yang didalamnya akun bisa didasarkan pada harga perolehan atau biaya sekarang.
            Enam dewan akuntansi di Kerajaan Ingris berikut ini berhubungan dengan Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB), yang dibentuk pada tahun 1970:
a)      The Institute of Chartered Accountants In England and Wales
b)      The Institute of Chartered Accountants In England in Ireland
c)      The Institute of Chartered Accountants In England in Scotland
d)      The Association of Chartered Certified Accountants
e)      The chartered Institute on Managemant Accountants
f)       The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy
            Hingga 2000, standar audit merpakan tanggung jawab sebuah dewan dari CCAB. Pada tahun tersebut Accountancy Foundation dibentuk untuk mengatur dan mengawasi profesi audit.

Laporan Keuangan
            Laporan keuangan Inggris merupakan yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan biasanya mencakup:
a)      Laporan direksi
b)      Akun laba dan rugi serta neraca
c)      Laporan arus kas
d)      Laporan keseluruhan laba dan rugi
e)      Laporan kebijakan akuntansi
f)       Catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan
g)      Laporan auditor
            Laporan direktur menyebutkan aktivitas pokok bisnis, tinjauan operasi dan perkembangan yang akan terjadi, kejadian penting pasca penyusunan neraca, dividen yang dianjurkan, nama-nama direktur pemegang sahamnya, dan kontribusi politik serta sumbangan amal. Laporan keuangan konsolidais hanya diwajibkan untuk neraca perusahaan induk. Keistimewaan lain laporan keuangan inggris adalah bahwa perusahaan – perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban laporan keuangan. Companies Act yang menentukan criteria ukuran perusahaan.

Pengukuran Akuntansi
            Inggris memperbolehkan adanya metode akusisi dan penggabungan akuntansi untuk penggabungan usaha. Namun syarat-syarat penggunaan metode penggabungan sangat terbatas sehingga hampir tidak pernah digunakan.     
            aktiva bisa dihitung pada harga perolehan, biaya sekarang, atau menggunakan gabungan keduanya. Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar perhitungan yang digunakan untuk asset-aset yang mendasarinya.
            Pinjaman yang menggantikan risiko dan penghargaan kepemilikan kepada penyewa dikapitalisasi dan kewajiban sewa ditunjukkan sebagai utang. Biaya provisi pension dan kepetingan pengunduran diri lainnya harus dihitung secara sistematis dan rasional pada periode selama jasa pegawai ditunjukkan.
            Semua perusahaan inggris diizinkan untuk menggunakan IFRS, selain GAAP Inggris yang baru saja dijelaskan, jadi inisiatif Uni Eropa pada tahun 2005 untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar diperluas untuk perusahaan – perusahaan Inggris yang tidak terdaftar juga.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar