Beberapa Pengamatan Tentang Standar dan Praktik Akuntansi
Standar akuntansi merupakan regulasi atau peraturan yang mengatur
pengolahan laporan keuangan. Susunan standar merupakan proses
perumusan standar akuntansi. Jadi, standar akuntansi merupakan hasil dari
susunan standar. Namun, praktik yang sebenarnya bisa saja menyimpang dari apa
yang diharuskan standar. Sedikitnya ada tiga alasan untuk hal ini. Pertama, di
banyak negara hukuman untuk kegagalan dengan pernyataan akuntansi resmi sudah
dianggap lemah atau tidak efektif. Perusahaan tidak selalu mengikuti standar-standar
yang ada jika tidak dipaksa. Kedua, perusahaan bisa dengan sukarela melaporkan
lebih banyak informasi daripada yang diharuskan. Ketiga, beberapa negara
mengizinkan perusahaan untuk keluar dari jalur standar akuntansi jika hal
tersebut bisa menggambarkan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan dengan
bekerja dalam sebuah negara, harus memperhatikan proses penyusunan standar
akuntansi, standar akuntansi yang menjadi hasilnya, dan praktik aktualnya.
Audit menambahkan kredibilitas pada laporan keuangan.
Susunan standar akuntansi biasanya menggabungkan kombinasi dari kelompok
sektor umum dan sektor swasta. Sektor swasta meliputi profesi akuntansi seperti
pengguna dan penyususn laporan keuangan dan pegawai. Sektor umum bertanggung
jawab atas hukum komersial, dan komisi keamanan. Pasar saham biasa bergantung
pada negaranya. Peran dan pengaruh kelompok-kelompok ini dalam menyusun standar
akuntansi berbeda di setiap negara. Perbedaan ini membantu menjelaskan kenapa
setiap standar berbeda di seluruh dunia.
Hubungan antara standar akuntansi dan praktik akuntansi sangat rumit, dan
tidak selalu bergerak dalam gerakan satu arah. Dalam beberapa kasus,
praktik diambil dari standar; di kasus lain, standar diambil dari praktik.
Praktik bisa dipengaruhi oleh tekana pasar, seperti tekanan-tekanan yang
berhubungan dengan persaingan pendapatan dalam pasar modal.
Perusahaan-perusahaan yang bersaing bisa begitu saja memberikan informasi di
luar apa yang diharuskan sebagai tanggapan terhadap permintaan informasi oleh investor
dan yang lainnya. Jika permintaan akan informasi tersebut cukup kuat, standar
bisa diubah untuk menutup informasi yang awalnya bersifat sukarela.
Akuntansi atas kewajaran penyajian biasanya dihubungkan dengan negara hukum
berevolusi, sedangkan akuntansi pemenuhan legal biasanya ditemukan dalam negara
hukum berkode. Perbedaan ini berlaku dalam susunan standar, yang dalam sektor
swasta cukup berpengaruh dalam kewajaran penyajian di negara hukum berevolusi,
sedangkan sektor publik relatif lebih berpengaruh pada pemenuhan legal di
negara hukum berkode. Audit menyejajarkan sistem hukum dan peran serta tujuan
pelaporan keuangan. Profesi audit cenderung lebih disesuaikan sendiri dalam
negara-negara kewajaran penyajian, khususnya di negara-negara yang dipengaruhi
oleh Inggris. Auditor juga menggunakan lebih banyak penilaian ketika tujuan
auditnya adalah untuk membuktikan pada kewajaran penyajian dari laporan
keuangan. Sebaliknya, dalam negara-negara hukum kode (code law), tujuan
utama audit adalah untuk memastikan bahwa catatan dan laporan keuangan sesuai
dengan persyaratan hukum.
IFRS dalam Uni Eropa
Kecenderungan dalam laporan keuangan menghadap ke arah kewajaran penyajian,
setidaknya bagi laporan keuangan gabungan. Kecenderungan ini sangat benar dalam
Uni Eropa. Pada tahun 2002, Uni Eropa menyetujui sebuah aturan akuntansi yang
mengharuskan semua perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi
untuk mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dimulai pada tahun
2005. Negara-negara anggota dibebaskan untuk memperluas persyaratan ini bagi
semua perusahaan, bukan hanya perusahaan yang terdaftar, termasuk laporan
keuangan perusahaan pribadi.
Untuk memahami akuntansi di Eropa, seseorang harus bisa memahami IFRS dan
persyaratan akuntansi setempat. Banyak perusahaan akan memilih untuk mengikuti
persyaratan setempat di perusahaan-perusahaan dimana IFRS digunakan. Sebagai
contoh perusahaan tersebut bisa saja menganggap IFRS tidak sesuai atau terlalu
rumit untuk kebutuhan mereka.
1.
Laporan Keuangan
Laporan Keuangan IFRS terdiri atas neraca gabungan,
laporan laba rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas (atau laporan laba
rugi dan pengeluaran yang diakui), dan catatan penjelasan. Ungkapan catatan
harus mencakup:
·
Kebijakan akuntansi yang diikuti
·
Penilaian yang dibuat oleh manajemendalam menerapkan
kebijakan akuntansi yang penting
·
Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber-sumber
penting tentang ketidakpastian estimasi
Informasi komparatif hanya dibutuhkan
untuk periode terdahulu. Tidak ada persyaratan IFRS untuk membuat laporan
keuangan entitas perusahaan induk sebagai tambahan bagi laporan keuangan
gabungan. Persyatratan IFRS juga tidak ada untuk menghasilkan laporan keuangan
sementara. Penggabungan didasarkan pada kontrol, yang merupakan kekuatan untuk
mengatur kegiatan keuangan dan operasi entitas lain: Secara umum,
semua cabang harus digabungkan bahkan jika kontrolnya bersifat sementara atau
cabang beroperasi di bawah pembatasan transfer-dana jangka panjang yang ketat.
Kewajaran penyajian diperlukan. IFRS bisa dikesampingkan hanya dalam keadaa
yang sangat jarang untuk mencapai kewajaran penyajian. Ketika IFRS
dikesampingkan, pengaruh alam, pertimbangan, dan keuangan awal dari IFRS harus
diungkapkan.
2.
Patokan Akuntansi
Dalam IFRS, semua kombinasi bisnis dianggap pembelanjaan. Goodwill merupakan
perbedaan antara harga pasar dari pertimbangan yang ada dan harga pasar dari
aset cabang, kewajiban, dan kewajiban bersyarat. Goodwill diuji
setiap tahun untuk memeriksa penurunan nilainya. Goodwillyang
negatif harus segera diakui dalam pendapatan. Entitas-entitas yang dikontrol
bersama-sama bisa dibukukan, baik untuk gabungan yang proporsional (lebih
dipilih) atau metode ekuitas. Sebuah asosiasi merupakan sebuah entitas dimana
penanam modal memiliki pengaruh yang signifikan, tapi bukan sebuah cabang atau
usaha patungan. Pengaruh yang signifikan merupakan kekuatan untuk ikut serta
dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional perusahaan tempat modal
tersbut ditanamkan, tapi bukan untuk mengendalikan kebijakan tersebut. Hal ini
dianggap ada ketika penanam modal memegang sedikitnya 20% saham perusahaan dan
tidak akan ada jika hanya memegang kurang dari 20%; anggapan ini bisa dibantah
jika ada bukti penyimpangan yang jelas.
Translasi laporan keuangan dari operasi asing didasarkan
pada konsep mata uang fungsional. Mata uang fungsional merupakan lingkungan
ekonomi utama di mana entitas asing tersbut beroperasi. Mata uang tersebut bisa
berupa mata uang yang sama digunakan oleh perusahaan induk untuk menyusun
laporan keuangannya atau mata uang yang berbeda, mata uang asing. (a) jika
entitas asing memiliki mata uang fungsional yang berbeda dari mata uang dalam
laporan perusahaan induk maka laporan keuangannya ditranslasikan dengan
menggunakan metode tarif yang ada dengan penyesuaian hasil translasi yang
dicakup dalam ekuitas pemegang saham. (Dalam metode tarif setempat, aset dan
pertanggungjawaban ditranslasikan pada tingkat bursa akhir tahun, atau tahun
tersebut; pendapatan dan pembelanjaan ditranslasikan pada tingkat transaksi
[atau, dalam praktiknya tingkat rata-rata]). (b) Jika entitas asing memiliki
mata uang fungsional yang sama dengan mata uang laporan perusahaan induk,
laporan keuangan ditranslasikan sebagai berikut:
·
Tingkat akhir tahun untuk artikel moneter
·
Tingkat bunga didasarkan tanggal transaksi untuk artikel
non-moneter yang diterima pada nilai perolehan
·
Tingkat bursa berdasarkan tanggal penilaian untuk artikel
non-moneter yang diterima pada nilai wajar
Penyesuaian translasi dimasukkan dalam
pendapatan periode yang sedang berjalan, (c) Jika entitas asing memiliki mata
uang fungsional dari sebuah ekonomi dengan inflasi yang sangat tinggi, laporan
keuangannya pertama kali diulangi untuk efek inflasi, selanjutnya
ditranslasikan dengan menggunakan metode tarif yang telah dijelaskan
sebelumnya.
Aset dinilai berdasarkan harga
perolehan atau harga pasar. Jika metode harga pasar yang digunakan,revaluasi
(penilaian kembali aset tetap) harus digunakan secara teratur dan semua barang
dari kelas tertentu harus dinilai kembali. Peningkatan nilai revaluasi
dikreditkan ke ekuitas (mengurangi ekuitas). Depresiasi dibebankan secara
sistematis atas unsur penggunaan aset, menggambarkan pola pemakaian manfaat.
Biaya riset dibebankan ke akun beban pada saat dikeluarkan, Biaya pengembangan
dikapitalisasi setelah kelayakan teknis dan komersial dari produk atau jasa
telah ditentukan. Persediaan dinilai pada biaya terendah atau nilai keuntungan
yang bisa dicapai. FIFO dan beban rata-rata merupakan dasar biaya yang sesuai
menurut IFRS, tapi LIFO tidak.
Pinjaman keuangan dikapitalisasi dan
diamortisasi, sementara pinjaman operasional dibebankan pada dasar yang sistematis,
biasanya membayar utang pinjaman pada dasar garis lurus. Biaya untuk memberikan
keuntungan bagi pegawai diakui dalam periode di mana keuntungan didapatkan oleh
pegawai bukan ketika keuntungan dibayarkan kepada pegawai. Provisi tersebut
diakui ketika sebuah kejadian yang telah lalu menciptakan sebuah kewajiban
hukum atau konstruktif, ada kemungkinan aliran sumber daya, dan jumlah
kewajiban yang bisa diperkirakan. Kewajiban bersyarat merupakan sebuah
kewajiban yang mungkin, sebuah kewajiban yang mungkin tidak memerlukan aliran
sumber daya, atau sebuah kewajiban yang tidak bisa diperkirakan. Kewajiban
bersyarat tersebut diakui sebagai utang, tapi tetap diungkapkan dalam catatan.
Aset-aset bersyarat juga tidak diakui. Pajak-pajak yang ditangguhkan dibayar
penuh, menggunakan metode kewajiban, untuk selisih sementara antara jumlah aset
atau utang dan dasar pajaknya. Aset pajak tangguhan dan utang harus dihitung
berdasarkan tingkat pajak yang diharapkan berlaku ketika aset tersebut
didapatkan atau utang dilunasi. Pajak dan utang tersebut tidak mendapatkan
potongan.
SISTEM KEUANGAN
LIMA NEGARA
1.
Prancis
Prancis
merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional didunia. Kementrian
Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General resmi yang pertama pada
September 1947. Plant Comptable General berisi :
a)
Tujuan
dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan
b)
Definisi
aktiva, kewajiban, ekuitas, pemegang saham, pendapatan, dan beban
c)
Aturan
pengakuan dan penilaian
d)
Daftar
akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya
e)
Contoh
laporan keuangan dan aturan penyajiannya
Penggunaan wajib daftar akun yang
seragam secara nasionall tidak membebani kalangan usaha Prancis karena kode
akuntansi tersebut diterima secara luas dalam praktik. Akuntansi di Prancis
sangat terkait dengan kode sehingga sangat mungkin untuk melewatkan kenyataan
bahwa legislasi hukum komersial dan hukum pajak sebenarnya menentukan banyak
praktik akuntansi dan pelaporan keuangan di Prancis.
Dasar utama untuk regulasi akuntansi
di Prancis adalah Undang-undang Akuntansi 1983 dan Dekrit Akuntansi 1983, yang
menjadikan Plan Comptable General suatu kewajiban bagi semua perusahaan. Kedua
dokumen tersebut menjadi bagian dari Code de Commerce.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Ada lima organisasi besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Prancis :
a.
Counseil
National de la Comptabilite, atau CNC (Badan Akuntansi Nasional)
b.
Comite
de la Reglementation Comptable, atau CRC (KOmite Regulasi Akuntansi)
c.
Autorite
des Marches Financiers, atau AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
d.
Ordre
des Experts-Comptable, atau OEC (Institute Akuntan Publik)
e.
Compagnie
National des Commissaires aux Comptes, atau CNCC (Institute Nasional
Undang-undang Auditor
Karena didorong oleh kebutuhan akan
media lembaga otoritas pengatur standar akuntansi yang lebih fleksiel dan lebih
cepat, CRC didirikan pada tahun 1998. CRC mengubah aturan dan rekomendasi CNC
menjadi aturan yang mengikat.
Perusahaan-perusahaan Prancis secara
tradisional kurang bergantung pada pasar modal daripada sumber-sumber pendanaan
lainnya.
Laporan
Keuangan
Perusahaan di Prancis harus
melaporkan hal-hal berikut :
a.
Neraca
b.
Laporan
laba rugi
c.
Catatan
atas laporan keuangan
d.
Laporan
direktur
e.
Laporan
auditor
Keuangan dari semua perusahaan dan
perusahaan kewajiban terbatas lainnya di atas ukuran tertentu harus diaudit.
Perusahaan-perusahaan besar juga harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan pencegahan kebangkrutan bisnis dan sebuah laporan nasional,
yang keduanya merupakan ciri khas Prancis.
Untuk memberikam tinjauan yang baik
dan benar, laporan keuangan harus disiapkan sesuai dengan legislasi dan dengan
keyakinan yang baik. Fitur signifikan dalam laporan keuangan Prancis adalah
persyaratan untuk penulisan catatan kaki yang ekstensif dan rinci, termasuk
hal-hal berikut :
a.
Penjelasan
pengukuran aturan yang digunakan (misalnya kebijakan akuntansi)
b.
Perlakuan
akuntansi untuk barang dengan mata uang asing
c.
Laporan
perubahan dalam asset tetap dan depresinya
d.
Rincian
provisi
e.
Rincian
setiap revaluasi
f.
Laporan
utang dan piutang menurut waktunya
g.
Daftar
anak perusahaan dan pembagian saham
h.
Jumlah
tanggungan pensiun dan kepentingan pengunduran diri lainnya
i.
Rincian
pengaruh pajak pada laporan keuangan
j.
Jumlah
rata-rata karyawan yang diurutkan menurut kategorinya
k.
Analisis
perputaran menurut aktivitas dan secara geografis
Laporan
direktur mencakup sebuah tinjauan tentang aktivitas perusahaan selama satu
tahun, prospek masa depan perusahaan, kejadian penting pasca-disusunnya neraca,
aktivitas riset dan pengembangan, dan sebuah ringkasan tentang hasil perusahaan
selama lima tahun terakhir. Laporan keuanagan dari perusahaan komersil harus
diaudit, kecuali untuk perusahaan kecil, kewajiban terbatas, dan kemitraan.
Perusahaan-perusahaan yang terdaftar
harus memberikan laporan sementara per enam bulan dan dimulai pada tahun 2003,
hasil dari kegiatan lingkungan mereka. Di antara hal yang lain, harus ada
informasi yang diberikan untuk :
a.
Pemakaian
air, bahan baku, dan energy, dan tindakan yang diambil untuk meningkatkan efesiensi
energy
b.
Aktivitas
untuk mengurangi polusi di udara, air, atau tanah, termasuk polusi suara, dan
biayanya
c.
Jumlah
penyisihan untuk risiko terkait lingkungan
Undang-undang Prancis juga berisi
ketentuan yang ditujukan untuk mencegah kebangkrutan. Pemikirannya adalah bahwa
perusahaan yang memiliki pemahaman yang baik tentang masalah keuangan internal
mereka dan mempersiapkan pyoyeksi yang aman bisa menghindari masalah keuangan
dengan lebih baik. Maka, perusahaan-perusahaan yang lebih besar mempersiapkan 4
dokumen: laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan atau laporan arus
kas, laporan estimasi laba rugi, dan sebuah rencana bisnis. Dokumen-dokumen ini
tidak diaudit, tapi hanya diperiksa oleh auditor. Dokumen-dokumen tersebut
hanya dikirimkan kepada dewan direktur dan perwakilan pegawai. Jadi, informasi
ini dirancang sebagai sebuah sinyal peringatan awal internal untuk manajemen
dan pekerja.
Pengukuran Akuntansi
Perusahaan-perusahaan Prancis yang
terdaftar mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dan
perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar juga mempunyai pilihan ini. Namun,
semua perusahaan Prancis harus mengikuti regulasi tetap dari ketentuan pada
tingkat perusahaan pribadi. Akuntansi untuk perusahaan pribadi merupakan dasar
hokum untuk membagikan deviden dan menghiting penghasilan wajib pajak.
Asset-asset berwujud biasanya
dihiting berdasarkan nilai perolehan. Walaupun revaluasi diperbolehkan , tetap
dikenakan pajak sehingga jarang ditemukan dalam prakteknya. Asset-asset
didepresiasikan menurut ketentuan pajak, biasanya dengan menggunakan metode
garis lurus atau saldo menurun. Persediaan harus dihitung pada nilai terendah
atau nilai yang dapat dicapai dengan menggunakan metode first in, first out
(FIFO) atau metode rata-rata tertimbang.
Biaya riset dan pengembangan dibebankan pada
saat terjadinya, tapi bisa dikapitalisasi dalam keadaan-keadaan tertentu. Jika
dikapitalisasi, biaya riset dan pengembangan harus diamortisasi kurang dari
lima tahun. Asset-asset yang dipinjamkan tidak dikapitalisasi, dan biaya sewa
dibebankan. Kepentingan pensiun dan pengunduran diri biasanya dibebankan ketika
dibayarkan, dan tanggungan masa depan jarang diakui sebagai hutang. Adanya
hubungan antara catatan parusahaan dan pajak penghasilan, perusahaan tidak
menghitung pajak yang ditangguhkan dalam laporan keuangan pribadi. Simpanan
wajib harus diadakan dengan perhitungan 5% dari penghasilan per tahun hingga
simpanannya sesuai dengan 10% modal awal.
Dengan adanya pengecualian, antara Prancis
mengenai laporan keuangan gabungan yang mengikuti pendekatan isi pokok laporan
kewajaran penyajian daripada bentuknya. Dua pengecualian tersebut yaitu bahwa
utang untuk kepentingan pasca-pekerjaan tidak harus diakui dan pinjaman
keuangan tidak perlu dikapitalisasi. Pajak-pajak yang ditangguhkan dihitung
menggunakan metode kewajiban, dan dipotong ketika pembalikan perbedaan waktu
bisa diperkirakan. Metode pembelian biasanya digunakan untuk menghitung
kombinasi bisnis. Goodwill biasanya dikapitalisasi dan diamortisasi ke dalam
pendapatan, tapi tidak ada jangka waktu tertentu periode amortisasi yang
spesifik.
2. Jerman
Iklim akuntansi Jerman terus berubah semenjak akhir Perang Dunia II. Pada masa
itu, akuntansi dunia usaha menitikberatkan pada daftar akun nasional dan per
bagian usaha. Hukun Komersial pada secara khusus menuntut adanya berbagai
prisnip tata buku yang teratur dan audit secara independen hampir tidak tersisa
setelah perang usai
Dalam sebuah kejadian besar, Hukum Perusahaan tahun 1965 mengganti sistem
laporan keuangan Jerman kearah pemikiran Inggris-Amerika (tapi hanya untuk
perusahaan-perusahaan yang besar).
Ada dua undang-undang baru yang dikeluarkan pada tahun 1998. Undang-undang yang
pertama menambahkan sebuah paragraph baru dalam buku ketiga Hukum Komersial
Jerman yang memungkinkan perusahaan yang mengeluarkan saham atau utang pada
pasar modal untuk menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam laporan
keuangan konsolidasi-nya. Undang-undang yang kedua memungkinkan adanya
pendirian perusahaan sektor swasta untuk menetapkan standar akuntansi bagi
laporan keuangan konsolidasi.
Hukum perpajakan juga sangat menentukan akuntansi komersial. Prinsip penentuan
menyatakan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan oleh apa yang tercatat dalam
catatan keuangan perusahaan.
Karakteristik dasar ketiga dari akuntansi Jerman adalah, ketergantungannya pada
anggaran dasar dan keputusan pengadilan.
Ragulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Undang-undang tahun 1998 tentang kendali dan transparansi memperkanalkan
persyaratan bagi Kementerian Kehakiman untuk mengakui badan swasta yang
menetapkan standar nasional untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut:
a) Mengembangkan
rekomendasi untuk penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan
konsolidasi.
b) Memberikan nasihat
pada Kementerian Kehakiman mengenai legislasi akuntansi yang baru.
c) Mewakili Jerman dalam
organisasi akuntansi internasional seperti IASB.
German Accounting Standards Committee (GASC), didirikan tidak lama sesudahnya, dan selanjutnya diresmikan
oleh Kementrian Kehakiman sebagai otoritas penyusun standar Jerman
GASC mengawasi German Accounting Standards Board (GASB), yang melakukan
pekerjaan teknis dan mengeluarkan standar akuntansi. GASB berisi tujuh orang
ahli audit, analisis keuangan, akademik, dan industri.
Sistem penyusunan standar akuntansi Jerman secara umum sama dengan sitem yang
digunakan di Inggris dan Amerika Serikat.
Laporan Keuangan
Undang- undang Akuntansi 1985 menetapkan isi dan format laporan keuangan, yang
mencakup hal-hal berikut:
a) Neraca
b) Laporan laba rugi
c) Catatan atas Laporan
Keuangan
d) Laporan manajemen
e) Laporan auditor
Ciri utama sistem pelaporan keuangan di Jerman adalah laporan secara pribadi
oleh auditor kepada dewan direktur pengelola perusahaan dan dewan pengawas
perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi wajib dibuat oleh perusahaan yang
berada di bawah satu manajemen dan dengan penguasaan atas mayoritas hak suara,
pengaruh dominan melalui kontrak pengendalian aktiva, atau hak untuk mengangkat
atau memberhentikan mayoritas dewan direksi.
Pengukuran Akuntansi
Berdasarkan Hukum Komersial (HGB), metode pembelian (akusisi)
merupakan metode konsolidasi yang utama, meskipun penyatuan kepemilikan juga
dapat diterapkan dalam kondisi yang terbatas. Dua metode pembelian yang
diizinkan adalah metode nilai buku dan metode revaluasi.
GAS lebih ketat dari pada HGB dalam laporan keuangan konsolidasi. Berdasarkan
GAS 4, metode revaluasi harus digunakan, dimana aktiva dan kewajiban yang
didapatkan dalam sebuah penggabungan usaha harus direvaluasi menjadi nilai
wajar dan kelebihan yang tersisa dialokasikan menjadi goodwill.
Biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud. Persediaan
dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar; FIFO dan
metode rata-rata merupakan metode yang digunakan untuk menentukan biaya.
Biaya riset dan pengembangan dibebankan saat terjadinya. Pinjaman dana biasanya
tidak dikapitalisasi, tapi kewajiban pension diakui berdasarkan penentuan nilai
tafsiran yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.
Provisi sebagai estimasi beban atau kerugian masa depan sangat digunakan.
Provisi harus disusun untuk beban perawatan yang ditangguhkan, jaminan produk,
kerugian potensial akibat transaksi yang ditangguhkan, dan kewajiban tidak
pasti lainnya.
3. Jepang
Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya gabungan dari
pengaruh domestik dan internasional. Dua badan pemerintahan yang terpisah
memiliki tanggung jawab atas regulasi dan hukum pajak penghasilan perusahaan
Jepang.
Setelah krisis keuangan yang berdampak pada perekonomian Jepang suatu perubahan
besar dalam akuntansi diumumkan pada akhir tahun 1990-an menjadi lebih
trasparan dan mendekati standar internasional
Regulasi dan Pelakasanaan Akuntansi
Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi
Jepang. Regulasi akuntansi berdasarkan pada tiga undang-undang: Hukun
Komersial, UU Pasar Modal dan UU Pajak Penghasilan Perusahaan. Ketiga badan
hukum tesebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Praktisi
terkemuka Jepang menggambarkan hal tersebut sebagai “sistem hukum segitiga”.
Laporan Keuangan
Perusahaan yang bergabung dibawah undang-undang perusahaan dibutuhkan untuk
mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat para
pemegang saham, yaitu isinya antara lain:
a) Neraca
b) Laporan laba rugi
c) Laporan usaha
d) Proposal atas
Penentuan Penggunaan Laba Ditahan
e) Skedul Pendukung
Pengukuran Akuntansi
Undang-undang konsolidasi mengharuskan perusahaan besar untuk mempersiapkan
laporan keuangan konsolidasi. Sebagai tambahan, perusahaan yang terdaftar harus
mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi sesuai SEL.
Persediaan dapat dinilai berdasarkan biaya perolehan atau mana yang lebih
rendah antara biaya atau harga pasar. Biaya penelitian dan pengembangan
dibebankan oada saat terjadinya.
Kebanyakan praktik akuntansi yang sebelumnya dijelaskan dilaksanakan dalam
beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari Perubahan Besar dalam Akuntansi.
4. Belanda
Akuntansi belanda memberikan beberapa paradox yang menarik. Belanda memiliki
undang-undang akuntansi dan persyaratan keuangan yang cukup bebas disertai
standar praktik professional yang sangat tinggi. Belanda merupakan sebuah
Negara hukum, namun akuntansinya diorientasikan kearah keawajaran penyajian.
Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas yang terpisah.
Lebih lanjut lagi, orientasi kewajaran dikembangkan tanpa adanya pengaruh kuat
dari bursa saham.
Akuntansi Belanda dianggap sebagai sebuah cabang ekonomi bisnis. Akibatnya,
banyak pemikirn ekonomi yang dicurahkan untuk topik-topik akuntansi dan
khususnya pada pengukuran akuntansi.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga digantikan
Undang-undang Laporan Keuangan Tahunan pada tahun 1970. Di antara provisi utama
UU tersebut adalah sebagai berikut:
a) Laporan keuangan harus menunjukan
gambaran yang wajar dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut, dan semua
pos didalamnya harus dikelompokan dan dijelaskan dengan tepat.
b) Laporan keuangan harus
disusun berdasarkan praktik usaha yang baik.
c) Dasar-dasar untuk penulisan asset dan
utang serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan.
d) Laporan keuangan harus disusun pada
dasar yang konsisten, dan pengaruh material dari perubahan dalam
prinsip-prinsip akuntansi harus diungkapkan dengan tepat.
e) Informasi keuangan untuk perioade
terdahulu harus diuangkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang
menyertainya.
Undang-undang tahun 1970 memperkenalkan audit wajib.
Dutch Accounting Standarts Board (DASB) mengeluarkan pedoman pada prinsip
prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Dewan ini diisi oleh
anggota-angggota dari tiga kelompok yang berbeda, yaitu:
a) Penyusun laporan
keuangan (perusahaan)
b) Pengguna Laporan
keuangan (perwakilan serikat buruh dan analis keuangan)
c) Auditor laporan
keuangan (NivRA)
Laporan Keuangan
Kualitas laporan keuangan Belanda sangat tinggi. Laporan keuangan yang menurut
undang-undang harus berbahasa Belanda, tapi bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman
juga diperbolehkan, laporan keuangan meliputi hal-hal berikut:
a) Neraca
b) Laporan laba rugi
c) Catatan
d) Laporan direksi
e) Informasi lain yang
direkomendasikan
Laporan keuangan tahunan dapat dipresentasikan pada dasar perusahaan induk
ataupun konsolidasi.
Pengukuran Akuntansi
Walaupun metode penggabungan usaha diperbolehkan dalam keadaan-keadaan
tertentu, metode ini jarang digunakan di Belanda. Metode pembelian merupakan
praktik yang umum.
Fleksibilitas Belanda terhadap pengukuran akuntansi dapat terlihat dengan
diperbolehkannya penggunaan nilai kini untuk aktiva berwujud seperti
persediaan dan depresiasi.
Ketika harga perolehan digunakan untuk persediaan, hal ini biasanya ditentukan
dengan metode FIFO, LIFO, atau metode rata-rata untuk dicari biaya terendah.
5. Inggris
Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal, secara pragmatis
merespons terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Seiring waktu, secara
berturut-turut undang-undang perusahaan menambahkan susunan dan persyaratan
lainya, tapi masih memperbolehkan fleksibilitas akuntan dalam penerapan nilai
professional. Sejak tahun 1970-an, sumber paling penting untuk pengembangan
dalam undang-undang perusahaan adalah EU Directives, terutama Fourth
dan Seventh Directive.Pada saat yang sama, standar akuntansi dan proses
penyusunan standar telah menjadi lebih otoritatif.
Warisan akuntansi Inggris pada dunia sangatlah mendasar. Inggris merupakan
Negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah profesi akuntansi seperti
yang kita kenal saat ini.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Dua sumber utama untuk standar akuntansi keuangan di Kerajaan Inggris adalah
hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Kegiatan perusahaan – perusahaan yang
tergabung di Kerajaan Inggris secara luas diatur oleh undang-undang yang
disebut undang-undang perusahaan. Undang-undang tersebut telah diperbarui,
diperluas, dan digabungkan selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, pada tahun
1991 EU Directive diimplementasikan, menambahkan aturan
hukum yang menyangkut ketentuan format, prinsip akuntansi, dan akuntansi dasar.
Perusahaan -perusahaan boleh memilih dar format neraca alternative dan empat
format akun laba dan rugi. Undang-undang tahun 1981 juga menetapkan 5 prinsip
akuntansi dasar:
a) Pendapatan dan beban
disesuaikan dengan dasar akrual
b) Aset dan Kewajiban
individu dalam setiap golongan asset dan kewajiban dihitung secara terpisah
c) Prinsip konservatisme
(kehati-hatian) diterapan, khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat
dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan.
d) Penerapan kebijakan
akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ke tahun.
e) Prinsip perusahaan
yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang seang dihitun.
Undang-undang tersebut berisi aturan valuasi yang luas yang didalamnya akun
bisa didasarkan pada harga perolehan atau biaya sekarang.
Enam dewan akuntansi di Kerajaan Ingris berikut ini berhubungan dengan
Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB), yang dibentuk pada tahun
1970:
a) The Institute of
Chartered Accountants In England and Wales
b) The Institute of
Chartered Accountants In England in Ireland
c) The Institute of
Chartered Accountants In England in Scotland
d) The Association of
Chartered Certified Accountants
e) The chartered
Institute on Managemant Accountants
f) The Chartered
Institute of Public Finance and Accountancy
Hingga 2000, standar audit merpakan tanggung jawab sebuah dewan dari CCAB. Pada
tahun tersebut Accountancy Foundation dibentuk untuk mengatur
dan mengawasi profesi audit.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan Inggris merupakan yang paling komprehensif di dunia. Laporan
keuangan biasanya mencakup:
a) Laporan direksi
b) Akun laba dan rugi
serta neraca
c) Laporan arus kas
d) Laporan keseluruhan
laba dan rugi
e) Laporan kebijakan
akuntansi
f) Catatan yang
direferensikan dalam laporan keuangan
g) Laporan auditor
Laporan direktur menyebutkan aktivitas pokok bisnis, tinjauan operasi dan
perkembangan yang akan terjadi, kejadian penting pasca penyusunan neraca,
dividen yang dianjurkan, nama-nama direktur pemegang sahamnya, dan kontribusi
politik serta sumbangan amal. Laporan keuangan konsolidais hanya diwajibkan
untuk neraca perusahaan induk. Keistimewaan lain laporan keuangan inggris
adalah bahwa perusahaan – perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari
banyaknya kewajiban laporan keuangan. Companies Act yang menentukan criteria
ukuran perusahaan.
Pengukuran Akuntansi
Inggris memperbolehkan adanya metode akusisi dan penggabungan akuntansi untuk
penggabungan usaha. Namun syarat-syarat penggunaan metode penggabungan sangat
terbatas sehingga hampir tidak pernah digunakan.
aktiva bisa dihitung pada harga perolehan, biaya sekarang, atau menggunakan
gabungan keduanya. Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar
perhitungan yang digunakan untuk asset-aset yang mendasarinya.
Pinjaman yang menggantikan risiko dan penghargaan kepemilikan kepada penyewa
dikapitalisasi dan kewajiban sewa ditunjukkan sebagai utang. Biaya provisi
pension dan kepetingan pengunduran diri lainnya harus dihitung secara
sistematis dan rasional pada periode selama jasa pegawai ditunjukkan.
Semua perusahaan inggris diizinkan untuk menggunakan IFRS, selain GAAP Inggris
yang baru saja dijelaskan, jadi inisiatif Uni Eropa pada tahun 2005 untuk
perusahaan-perusahaan yang terdaftar diperluas untuk perusahaan – perusahaan
Inggris yang tidak terdaftar juga.
